SEMARANG, Pelibatan TNI di tubuh KPK menuai protes. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai wacana pelibatan TNI di KPK ini bisa dikomunikasikan, tanpa harus sampai muncul di publik.
“Saya pribadi dari sisi komunikasi politik, pelibatan TNI di KPK ini bisa dikomunikasikan dengan instansi-instansi lain sebelum ke publik,” ungkap Hendri seperti dilansir dari Radio Idola, Senin (11/5).
Lebih lanjut Hendri menilai saat ini PR terbesar Presiden Jokowi adalah menyelesaikan konflik yang masih memanas di antara KPK dan Polri.
“Memang ini masalahnya (Konflik KPK-Polri, red), tapi apakah ini harus melibatkan unsur TNI ke dalam KPK?,” Hendri mempertanyakan.
Lebih lanjut, Hendri juga mengingatkan, “seberapapun suksesnya pembangunan pada kabinet Jokowi-JK, tapi jika korupsinya masih tinggi, belum bisa dibilang sukses,” tandasnya.
Hendri berpendapat, korupsi harus diberantas, tapi dengan tidak membentur-benturkan antar lembaga. “Jadi gini, kondisi ekonomi sedang terpuruk, kemudian hukum masih juga gaduh. Saya tidak bilang, KPK mau membenturkan TNI dengan Polri, tapi alasannya harus jelas,” ungkapnya.
Jika memang KPK membutuhkan perlindungan, Hendri menambahkan, “kan tinggal bilang Presiden,” jelas Hendri.
0 komentar:
Post a Comment